Jokowi Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar Negara Sahabat

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima surat kepercayaan dari 11 duta besar negara sahabat untuk Indonesia. Penyerahan surat dilakukan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Pukul 13.00 WIB, para duta besar mulai memasuki halaman Istana Merdeka. Kedatangan mereka disambut dengan upacara dan mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing negara asal duta besar.

Usai upacara, para duta besar menyerahkan surat kepercayaan kepada Jokowi secara bergantian. Penyerahan surat kepercayaan menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.

"Bapak Presiden yang kami hormati, perkenankanlah kami hadapkan 11 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara-negara sahabat untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan," ujar Kepala Protokoler Negara, Andri Hadi saat melaporkan dan memperkenalkan 11 dubes tersebut kepada Jokowi.

Berikut nama 11 duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Jokowi:

1. Dubes LBBP Chile, Gustavo Ayares Ossandon.

2. Dubes LBBP Tunisia, Riadh Dridi.

3. Dubes LBBP Slowakia, Jarovlas Chlebo.

4. Dubes LBBP Suriname, Clarice Toatie Abas-Martotaroeno.

5. Dubes LBBP Guinea-Bissau, Carlos Antonio Moreno.

6. Dubes LBBP Kolombia, Juan Camilo Valencia Gonzalez.

7. Dubes LBBP Arab Saudi, Esam A. Abid Althagafi.

8. Dubes LBBP Bolivarian Venezuela, Radames Jesus Gomez Azaje.

9. Dubes LBBP Slovenia, Jurij Rifeij.

10. Dubes LBBP Kongo, Felix Ngoma.

11. Dubes LBBP Lithuania, Gediminas Varvuolis.

2 dari 3 halaman

---

Veranda Talk

Setelah penyerahan surat kepercayaan, duta besar negara sahabat diarahkan menuju Ruang Resepsi guna beramah-tamah sebelum secara bergiliran melakukan veranda talk dengan Jokowi di halaman belakang Istana Merdeka. Veranda talk berlangsung hangat dan lancar.

Dalam acara penyerahan surat kepercayaan, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Reporter: Titin Supriatin

3 dari 3 halaman

---

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah Indonesia mengecam keras rencana tersebut karena dianggap telah melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2I7XsiE