Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan jadi atau tidaknya pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki perombakan pejabat camat dan lurah di Pemprov DKI Jakarta akan ditentukan pada Rabu besok, 13 Maret 2019.
"Kita baru rapat komisi besok, menentukan apakah pansus atau tidak," kata William saat dihubungi di Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Dia menjelaskan keputusan dibentuknya Pansus itu tergantung dari rapat gabungan dari fraksi-fraksi di DPRD DKI.
"Komisi A mengusulkan saja, kemudian diputuskannya oleh gabungan fraksi-fraksi, baru diparipurnakan," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta. Pemanggilan ini berkaitan dengan adanya isu jual beli jabatan dalam perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Senin, 25 Februari 2019 lalu.
"Pasti kami panggil, minggu depan, Senin atau Rabu," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, William Yani saat dihubungi, Jumat 1 Maret 2019.
William menyampaikan, Komisi A memang sudah mendengar adanya isu jual beli jabatan untuk posisi lurah dan camat, namun belum ada laporan tertulis mengenai isu tersebut.
Karenanya, DPRD DKI akan meminta penjelasan BKD DKI. "Saya dengar isu itu, cuma kan belum ada yang memberikan laporan secara tertulis," lanjut William.
BNN Ungkap Peredaran 20 Kg Sabu
powered by
Ada Keanehan
Selain isu jual beli jabatan, Komisi A DPRD DKI juga memperhatikan adanya keanehan lain dalam perombakan pejabat DKI. Menurut William, ada sejumlah lurah yang kinerjanya bagus namun justru malah diturunkan pangkatnya.
"Ada lurah-lurah yang menurut kita bagus, tapi kok turun jadi sekkel (sekretaris lurah). Jadi maksud saya, sistem penilaiannya, sistem kompetensinya itu enggak jelas," jelas William.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
No comments:
Post a Comment