[Cek Fakta] Hoaks Perintah Bupati Sampang Rampok Suara Prabowo

Dari penelusuran, kabar tentang Bupati Sampang Slamet Junaidi yang meminta jajarannya merampok suara Prabowo pada hari pencoblosan ternyata tidak benar.

Menurut Slamet Junaidi, kabar tersebut adalah hoaks. Ia mengaku tidak pernah memberikan pernyataan itu.

Klarifikasi ini bisa dilihat dalam sebuah artikel di beritajatim.com dengan judul 'Sebar Hoax Tentang Bupati Sampang, Honorer Kemenag Berurusan Dengan Polisi'.

Sampang (beritajatim.com) – Untuk memerangi berita bohong atau hoax, Bupati Sampang H.Slamet Junaidi sepertinya tidak main-main. Terbukti baru-baru ini, satu orang penyebar hoax melalui facebook yang diketahui sebagai tenaga honorer di salah satu madarasyh di bawah Kementrian Agama (Kemenag) wilayah Kecamatan Robatal, dipolisikan.

Hal itu, disampaikan Bupati Sampang saat memberikan sambutan dalam acara Pers Gathering di pendopo Sampang, Selasa (26/3/2019) malam. “Jabatan Bupati merupakan jabatan politik dan boleh saja memiliki afiliasi politik pada salah satu calon, kalau ASN itu harus netral, namun yang parah ada tuduhan hoax satu akun di media sosial yang menuduh Bupati mengkondisikan kepala desa untuk pemenangan calon presiden tertentu, saya sebagai Bupati Sampang sangat dirugikan dan saat ini pemilik akun tersebut sudah diproses secara hukum di Kepolisian Polres Sampang,” kata Bupati Sampang, yang akrab disapa H.Idi atau Ba Idi.

Lebih lanjut Bupati Sampang menceritakan, setelah ditelusuri aparat kepolisian pemilik akun itu ternyata tenaga honorer di salah satu Madrasah di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. “Saat pemilik akun dipanggil polisi nangis-nangis ke saya, karena berita hoax tersebut sudah menyebar kemana-mana, tetap proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Terpisah, Kasubbag Humas Polres Sampang, Ipda Eko Puji Waluyo belum bisa memberikan informasi apapun terkait penanganan kasus tersebut, karena masih menunggu instruksi pimpinan untuk memberikan pernyataan resmi. “Saat ini pimpinan ada agenda rapat di Polda Jatim,” ujarnya.

Ditempat terpisah Faisol Ramdhani Humas Kementerian Agama (Kemenang) Kabupaten Sampang, membenarkan, bahwa ada salah satu pegawai tenaga honorer Kemenag setempat inisial AR tiga hari lalu berada di kantor polisi. “Terkait penanganaan kasus hukumnya yang saat ini berjalan, kami dari Kemenag Sampang menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian,” pungkasnya.

Sementara Slamet Junaidi merasa kesal dengan fitnah yang dialamatkan ke dirinya. Junaidi pun sudah mengambil langkah hukum atas peristiwa itu.

Seperti yang diberitakan koranmadura.com dengan judul 'Merasa Dirugikan Konten Hoaks, Bupati Sampang Polisikan Guru Sukwan Kemenag'.

SAMPANG, koranmadura.com – Kesal karena jadi korban penyebaran konten hoaks di media sosial Facebook, Bupati Sampang H Slamet Junaidi melaporkan warganya sendiri ke polisi.

H Slamet Junaidi menyatakan, setelah dilakukan penelusuran oleh pihak polisi akun FB tersebut diketahui milik salah seorang guru sukwan di bawah naungan Kemenag Sampang. Bahkan pihaknya membeberkan ciri-ciri penyebar hoaks tersebut.

“Pemilik akun FB itu orang Robatal, D3 ITS dan tenaga honorer di salah satu Madrasah di wilayah Robatal. Saat pemilik akun dipanggil polisi, orangnya nangis-nangis ke saya, karena berita hoaks tersebut sudah menyebar kemana-mana, maka tetap proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” tutur Bupati Sampang, Slamet Junaidi kepada puluhan awak media saat acara Pers Gathering di pendapa, Selasa malam, 26 Maret 2019.

Pihaknya mengaku jabatan Bupati merupakan jabatan politik, sehingga menurutnya tidak ada persoalan manakala berafiliasi politik dengan salah satu calon.

“Saya berangkatnya dari politik. Berbeda dengan ASN, kalau ASN harus netral. Namun yang parah ada tuduhan hoaks satu akun di media sosial yang menuduh Bupati mengkondisikan kepala desa untuk pemenangan calon presiden tertentu. Saya sebagai Bupati Sampang sangat dirugikan dan saat ini pemilik akun tersebut sudah diproses secara hukum di Kepolisian Polres Sampang,” terangnya.

Terpisah, Kasubbag Humas Polres Sampang, Ipda Eko Puji Waluyo belum bisa memberikan informasi apapun terkait penanganan kasus tersebut, karena masih menunggu instruksi pimpinan untuk memberikan pernyataan resmi. “Saat ini pimpinan ada agenda rapat di Polda Jatim,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2Uf353h