Ma’ruf Amin Tak Permasalahkan Jika PAN-Demokrat Gabung Koalisi

PAN sendiri telah menyatakan ada kemungkinan bergabung dengan pemerintahan. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai, secara historis, PAN memang selalu berada dalam pemerintahan.

"Pertimbangannya macam-macam kita kan secara historis dari organisasi kita berdiri Agustus 98 sampai sekarang sebagian besar waktu kita ada di pemerintahan jadi memang sudah jadi pola dan tradisi dalam PAN buat ada di pemerintahan," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Menurut dia, jika ada dalam pemerintahan, usaha PAN untuk berbuat lebih bagi masyarakat, dapat efektif.

"Kalau kita memutuskan keterlibatan ke depan untuk menjawab berbagai tantangan Indonesia. Banyak kan, kemiskinan, intoleransi. PAN memang sebaiknya ada di pemerintahan, jika dalam pemerintahan Jokowi maka akan kami lakukan," sambung dia.

Bara menegaskan, tidak tertutup kemungkinan partainya bergabung ke koalisi pemerintahan. Dia mengatakan, peluang PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi sangat terbuka lebar.

"Kemungkinan itu ada tapi nanti kita liat semua setelah proses di MK selesai. Tapi kemungkinan itu ada," ungkap Bara.

Namun, hal itu masih harus dibicarakan internal.

Demokrat sendiri belum menentukan sikap akan bergabung dengan pemerintah atau tidak. Meski beberapa waktu lalu, Jokowi dan Agus Harimurti Yudhoyono bertemu di Istana.

Beda dengan PKS

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayar Nur Wahid mengatakan, partainya tidak bisa bergabung dalam kabinet jika capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi sudah resmi menang Pilpres 2019. 

"Tapi prinsipnya sikap kami adalah bahwa kami sebagaimana tahun 2014 karena kami bukan koalisi Pak Jokowi dan koalisi kami tidak menang dalam pemilu, kami merasa wajar saja," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Menurut dia, PKS lebih memilih berada di barisan luar pemerintah atau oposisi. Baginya, berada di luar pemerintahan juga termasuk hal yang konstitusional.

"Kami tidak perlu diajak (dalam kabinet), biarlah kami menjadi oposisi. Biarlah kami berada di luar kabinet. Toh berada di luar kabinet bukan berarti tidak konstitusional, berada di luar kabinet juga konsitusional," tutur Hidayat.

Dia menjelaskan, PKSjuga bisa ikut berperan untuk membangun Indonesia, meski dalam posisi di luar pemerintahan.

"Yang dipentingkan adalah kita berada di luar kabinet tapi kita bersama bangsa membangun Indonesia, membangun demokrasi supaya menghadirkan demokrasi lebih berkualitas," ucap Hidayat.

Ikuti berita Jawapos lainnya di sini

Let's block ads! (Why?)

from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2IB5wpe